Pengamat : Ujian Nasional Sejarah Buruk Pendidikan

STAR BERANTAS, Makassar.Pengamat pendidikan asal Universitas Muhammadiyah Makassar, Arqam Azikin, MSi mengatakan, penundaan Ujian Nasional tingkat SLTA dengan alasan kendala teknis menjadi sejarah buruk pendidikan dan harus dievaluasi secepatnya. "Ini merupakan momen terburuk sepanjang pemberlakuan UN, karena itu sebaiknya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dievaluasi kinerjanya oleh Presiden, kalau perlu Mendikbud mundur," kata Arqam di Makassar, Selasa.

Dia mengatakan, pemerintah sudah saatnya mengkaji ulang perlu tidaknya UN diadakan dengan mempertimbangkan kompetensi masing-masing siswa dan fasilitas sekolah yang dimiliki di wilayah perkotaan dan daerah. Menurut dia, UN yang menggunakan soal yang disusun dan didistribusikan Kemendikbud, cenderung menggunakan standar siswa yang berada di wilayah perkotaan, misalnya Jakarta yang memiliki fasilitas sekolah yang lengkap dibandingkan sekolah-sekolah yang berada di daerah, apalagi di wilayah terpencil.

"UN bukan satu-satunya yang dapat menjadi indikator kualitas pendidikan. Bahkan justeru UN tampaknya menjadi momok dan bumerang bagi siswa-siswa di tingkat sekolah dasar dan lanjutan," katanya.

Sementara itu, mengenai alasan keterlambatan pendistribusian soal ke 11 provinsi di Indonesia, sehingga UN tingkat SLTA diundur, di mengatakan, harusnya meminta pertanggungjawaban Mendikbud Mohammad Nuh.

Alasannya, anggaran pendidikan yang dialokasikan sebanyak 20 persen dari APBN tidak sepatutnya pihak Kemendikbud teledor dengan urusan yang sangat penting ini bagi proses pendidikan bangsa."Sebaiknya Mendikbud mundur sebagai pertanggungjawaban moral kepada rakyat Indonesia atau presiden segera mencopot menterinya, karena ini sudah kesalahan fatal," katanya.

Seperti yang dilansir ANTARA sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida juga mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh untuk mundur dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kisruh pelaksanaan Ujian Nasional 2013.

Menurut dia, Presiden SBY sendiri seharusnya segera memberi sanksi kepada yang bersangkutan, sebab jika tetap mempertahankannya maka akan terkesan bahwa pihak SBY memperoleh keuntungan atau terlibat dengan proyek pencetakan kertas berisi soal UN itu. ( KB.Antara/ Suriani Mappong)
Editor   :  Putri