Pemerintahan Jokowi-JK Tak berhenti Kisruh Dan Gaduh




MENCARI KESALAHAN NOVANTO, MKD BINGUNG

Masuk setahun Pemerintahan Jokowi-JK tetapi nampaknya dari awal hingga saat ini tetap saja ada kisruh dan gaduh, penyebabnya banyak hal dan yang paling bisa ditebak adalah kepentingan kelompok dan individu, baik kepentingan secara Politik, Hukum dan keuntungan pribadi.

Kegaduhan dan kisruh yang paling menyita perhatian belakangan ini adalah kasus " Papa minta saham dan pencatutan nama Presiden dan Wakilnya " yang menyeret sejumlah nama Pejabat Tinggi Negara tak kecuali Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI dan Novantolah menjadi subyek perbincangan di sejumlah Media, bahkan Novanto sudah dihakimi bersalah di luar Pengadilan hingga lawan2 politiknya mendesaknya mundur.

Secara Etika, Novanto dituduh melabrak Aturan hingga Majelis Kehormatan Dewan ( MKD ) harus turun tangan, MKD sempat bingung mencari letak kesalahan Ketua DPR itu, maka MKD menggelar Sidang Etik dengan teradu Setya Novanto dan dihadirkanlah sejumlah Saksi termasuk Pelapor, Sudirman Said ( Menteri ESDM ), Presdir Freeport Ma'ruf Syamsuddin dan Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menko Polhukam karena namanya terbanyak disebut pada sebuah rekaman dalam kasus ini dan satu lagi saksi akan dihadirkan, yaitu Riza Khalid, Pengusaha Minyak yang juga terlibat dalam obrolan yang diduga melanggar etika itu.

Empat orang telah dihadapkan dalam Sidang MKD, berturut-turut : Sudirman Said, Menteri ESDM sebagai Pelapor ( Saksi ), Presiden Direktur Freeport Ma'ruf Syamsuddin sebagai Penginisiasi Pertemuan dan pemegang rekaman pembicaraan ( Saksi ), Setya Novanto sebagai teradu dan Luhut B. Panjaitan sebaga Menko Polhukam ( Saksi )

MKD mencari pelanggaran etika dan kesalahan Novanto bak mencari jarum di tumpukan pasir karena selama dalam Persidangan dengan telah menghadirkan 4 orang Saksi dan Terlapor, tak satu pun bukti yang bisa menjadi dasar atas dua tuduhan tersebut ( Papa minta saham dan pencatutan nama Presiden dan Wakilnya )

Meski Media ( Metro TV ) yang kerap mengatasanamakan Publik sudah terlanjur menghakimi Novanto di luar sidang, tetapi Novanto tetap tegar menjawab sejumlah pertanyaan yang dilontarkan para Anggota MKD secara bergantian kepadanya.

Redaksi sengaja memuat garis besar jawaban Novanto berikut ini, agar Publik tidak bertindak main Hakim sendiri di luar Pengadilan, ini jawaban Novanto :
Butir 1
Saya, Setya Setya Novanto tidak pernah memanggil pimpinan PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin melainkan saya yang diminta oleh saudara Maroef Sjamsoeddin selaku Pimpinan PT Freeport Indonesia untuk bertemu pertama kalinya di kantor saya, di gedung Nusantara III DPR RI

Butir 2
Saya, Setya Novanto tidak pernah menjanjikan penyelesaian kontrak PT Freeport Indonesia dan tidak penah meminta PT Freeport Indonesia memberikan saham yang disebutnya akan diberikan kepada Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.

Butir 3
Saya, Setya Novanto selalu mengutamakan kepentingan nasional RI seara transparan dan tidak pernah bertindak yang merugikan kepentingan bangsa dan negara RI.

Butir 4
Saya, Setya Novanto tidak pernah menjanjikan suatu keputusan kepada Pimpinan PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin dan saya tidak pernah meminta saham dalam bentuk apapun kepada pimpinan PT Freeport Indonesia. Saya dengan tegas menyatakan bahwa saya tidak melakukan tindakan yang tidak terpuji seperti yang dituduhkan oleh saudara pengadu Sudirman Said selaku Menteri ESDM.

Fakta bahwa saya, Setya Novanto tidak pernah meminta saham PT Freeport Indonesia kepada saudara Maroef Sjamsoeddin jelas jelas telah diakui sendiri oleh saudara Maroef Sjamsoeddin selama kesaksian di muka persidangan MKD.

Butir 5
Saya, Setya Novanto selalu menjaga kehormatan DPR RI dan selalu mengambil langkah langkah yang profesional dalam menjaga kehormatan, keluhuran dan martabat DPR RI.

Butir 6
Saya, Setya Novanto tidak pernah menjadi pemburu rente, dan tidak pernah menggunakan kekuasaan dan pengaruh untuk mengambil keuntungan pribadi bahkan sebaliknya saya selalu menjaga agar tercipta situasi yang kondusif, agar iklim investasi menjadi terjamin dengan daya saing ekonomi yang rasional.

Masyarakat Indonesia yang mendambakan Keadilan dan Kebenaran agar tidak hanyut dalam pengalihan issue dan arus pembentukan opini negatif, silahkan ikuti Media atau nonton TV berita yang beritanya berimbang alias tidak memihak...!

Editor   : Putri
 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar